News

Infrastruktur Dasar untuk Tarik Minat Investor

JAKARTA – Dalam upaya mendorong terciptanya kawasan industri modern yang diminati investor asing maupun dalam negeri, pemerintah akan berinvestasi di tujuh sektor infrastruktur dasar. Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan pembangunan kawasan tersebut juga harus dikembangkan di luar Pulau Jawa.

Menurut Armida, tujuh sektor infrastruktur dasar tersebut antara lain ketersediaan jalan tol, bandara, pelabuhan, sumber daya manusia berkualitas, gas dan pengadaan listrik. "Tujuh sektor infrastruktur menjadi hambatan yang selama ini dikeluhkan investor yang masuk di kawasan, kedepan dari pengalaman itu kita rencanakan investasi Pemerintah pada sektor tersebut," jelasnya.

Armida menuturkan selama ini kawasan industri yang tersedia di Indonesia dapat terlaksana karena perbaikan dari pengelola kawasan. Perbaikan tersebut membuat kawasan masih diminati dan bisa berkembang untuk mendorong peningkatan ekonomi Indonesia.

Pemerintah akan memprioritaskan investasi sektor infrastruktur, yang dapat mengurangi beban biaya produksi yang selama ini cukup besar dan ditanggung oleh investor. "Tujuh sektor ini terkait investasi pemerintah, sehingga kalau disiapkan. maka akan membuat investor asing maupun dalam negeri mau masuk kawasan itu," katanya.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2013, pemerintah menargetikan pertumbuhan industri pengolahan mencapai 6,5% dan industri nonmigas mencapai 7%. Target ini bisa dicapai dengan memperbaiki iklim usaha dan investasi, mengurangi high-cost ekonomi , menyediakan sarana dan prasarana utama, seperti listrik dan transportasi, serta menekan pungutan tidak resmi.

Setyono Djuandi Darmono, Direktur Utama PT Jababeka Tbk (KIJA), mengatakan dalam mengelola satu kawasan industri, pemerintah perlu perencanaan yang lebih bagus. Sebab, apa yang dilakukan pengembang kawasan saat ini selalu di luar perencanaan pemerintah.

Menurut Setyono, pemerintah belum merencanakan pengelolaan infrastruktur di luar dan di dalam kawasan, sehingga menimbulkan banyak masalah. Akibatnya, pengembang berimprovisasi supaya tetap menarik minat investor.

"Contoh perencanaan yang akhirnya kita bangun sendiri seperti pembangkit tenaga listrik, bandara dan berbagai sarana untuk kembangkan sumber daya manusia, seperti universitas dan permukiman," jelasnya.

Sementara itu, Latif Adam, Peneliti Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengatakan dalam mengembangkan suatu kawasan industri, pemerintah harus mempertimbangkan apa yang dibutuhkan swasta. Sebab, selama ini kawasan industri yang ada dibiarkan pemerintah, sehingga terpaksa menyediakan fasilitas secara mandiri.

Hal pertama yang menjadi kebutuhan dan harus segera dibenahi pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur, faktor pendorong interaksi pasar terhadap sumber bahan baku dan menarik investasi. "Sekarang yang harus diperhatikan pemerintah adalah supply-driven bukan demand-nya, karena selama kawasan industri atau kawasan bisnis yang dibuat pemerintah gagal dan kurang menarik,” katanya. (*)